Pemerintah Terbitkan PerMen ESDM 16/2021 Pemberian …
Jakarta, Ruangenergi – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri (PerMen) ESDM Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerMen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha …
Ini Tiga Narasi Besar dalam PP Nomor 96 Tahun
NIKEL.CO.ID,16 Desember 2021 – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral …
Filipina mencabut larangan izin pertambangan baru | ASEAN …
Topik panas Mungkin 31, 2021 | Kekerasan Israel-Palestina berdampak pada hubungan negara-negara Muslim Asia Tenggara dengan Israel; Mungkin 30, 2021 | …
Pajak dan PNBP Pertambangan Batu Bara Diatur Kembali, …
ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww. JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2022 yang memerinci perlakukan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada sektor pertambangan batu bara. Merujuk pada bagian pertimbangan, PP disusun untuk memberikan kepastian hukum …
Mengenal Sistem Perizinan Baru Perusahaan Tambang …
Pemerintah Republik Indonesia belum lama ini merilis Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. Penerbitan beleid ini bertujuan untuk menetapkan struktur perizinan baru terkait operasi perusahaan tambang Indonesia, termasuk mengkaji kewajiban divestasi bagi perusahaan …
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK …
Cikotok yang baru dilakukan penutupan di akhir tahun 1980-an, kemudian tambang bauksit di Pulau Bintan, tambang Batubara si Sumatera Barat dan lain-lain. Melihat sejarah pertambangan Indonesia yang sudah berjalan cukup lama, merupakan modal dasar pembangunan dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran …
Problematika Transisi Izin Pertambangan dalam …
Untuk pertambangan, lahan kompensasinya dua kali lipat dari luas lahan pinjam pakai. Konsep Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk Usaha Pertambangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 …
Rencana pertambangan emas Sangihe: Wawancara pemilik …
Pemimpin tertinggi Baru Gold Corp., pemilik saham terbesar PT. TMS, Terry Filbert, menjawab tudingan yang menyebut perusahaannya berpotensi menyebabkan burung endemik punah, merusak lingkungan dan ...
KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG EKSPOR …
baru diberlakukan sejak tanggal 12 Januari 2014 yang lalu.2 Peraturan ini sebenarnya adalah peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor hasil tambang Indonesia seperti emas, nikel, bauksit, biji besi, tembaga dan batubara. Undang-undang ini mengharuskan agar
Bagaimana Pertambangan Yang Ada Di Negara Filipina
6 Oktober 2023 bagaimana pertambangan yang ada di negara filipina – Filipina adalah sebuah negara yang memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah, terutama dalam sektor pertambangan. Banyak perusahaan asing yang tertarik untuk berinvestasi di …
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG …
c. bahwa peraturan-peraturan pertambangan yang berlaku sekarang tidak sesuai lagi dengan dasar-dasar pembangunan semesta; d. bahwa karena itu dianggap perlu adanya suatu peraturan baru tentang pertambangan agar penyelenggaraan usaha pembangunan dapat dilakukan dengan segiat-giatnya dan dengan tegas menuju
Ini Tiga Narasi Besar dalam PP Nomor 96 Tahun
Plt Koordinator Bagian Hukum Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Sony Heru Prasetyo. NIKEL.CO.ID,16 Desember 2021–Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam PP tersebut.
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK …
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (8), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 12 ayat ... Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara …
Bagaimana Pertambangan Yang Ada Di Filipina
1 Penjelasan Lengkap: Bagaimana Pertambangan Yang Ada Di Filipina. 1.1 – Filipina merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya mineral.; 1.2 – Sejak bertahun-tahun lalu, Filipina telah menjadi salah satu negara dengan hasil tambang terbesar di dunia.; 1.3 – Pertambangan di Filipina telah menyumbang …
PP No. 96 Tahun 2021
PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha …
13 Contoh Hasil Pertambangan Negara Filipina dan Daerah …
Hasil pertambangan negara Filipina yang paling utama adalah nikel. Nikel merupakan logam sangat berguna yang dimanfaatkan untuk berbagai bidang misalnya untuk pembuatan baterai dan melapisi logam lain. Dikutip dari buku IPS Terpadu 3B Kelas IX karangan Anwar Kurnia, Filipina merupakan negara kepulauan.
PERTAMBANGAN DI INDONESIA, LEGALITAS DAN IZIN …
Dalam Permen ESDM No.34/2017 jelas menegaskan dalam Pasal 1 angka 6 bahwa: "Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.". IUJP ini diberikan oleh Menteri apabila kegiatan usaha jasa pertambangan dilakukan diseluruh wilayah Indonesia.
Rancangan Permen ESDM, RKAB Tambang Masa Operasi …
Bisnis, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bakal menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru, yang mengatur ulang tata kelola Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kegiatan tambang eksplorasi dan eksploitasi.. Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Bambang Sucipto …
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, perlu menetapkan …
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022: Ketentuan Baru …
Juni 5, 2022. Pada 11 April 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Perpres 55/2022). Perpres 55/2022 tersebut merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas …
Regulasi Pertambangan dari Masa ke Masa
Lebih lanjut, untuk menyesuaikan kebijaksanaan perekonomian baru dalam pertambangan, pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan pertambangan 1960 dengan …
Pajak dan PNBP Industri Pertambangan Batubara dalam PP …
*ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN dihapus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2022, yang merupakan …
Sejarah Pertambangan di Nusantara (Indonesia) dari Masa
Tahun 1852, dibuat peraturan pertambangan (Mijnreglement) pertama oleh pemerintah Belanda. Peraturan ini pada dasarnya mengatur tentang pemberian hak penambangan kepada pihak swasta warga negara Belanda. Tetapi hanya terbatas untuk wilayah di luar pulau Jawa. Pada tahun yang sama, Billiton Maatschappij mendapatkan …
Detil Berita
Pada tahun 2022 sejumlah regulasi/rekomendasi kebijakan untuk peningkatan tata kelola minerba diterbitkan antara lain 1 Peraturan Presiden dan 11 Keputusan Menteri ESDM. Untuk tenaga kerja di subsektor minerba, disampaikan Ridwan, "Pemerintah memprioritaskan tenaga kerja lokal, sebagaimana diamanatkan Undang …
Pengusaha Tambang Anggap Pengalihan IUP Minerba itu …
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai paraturan turunan dari Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Di dalam RPP Minerba ini disebutkan bahwa Izin …
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA …
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang Yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (LN Tahun 1985 Nomor 67, TLN Nomor 3311); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Pedoman ... hukum Pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak …
Filipina Atur Pertambangan Emas untuk Investor Asing
Tidak hanya emas, Filipina juga terkenal sebagai negara yang kaya akan tembaga dan nikel. Untuk itu, pemerintahnya ingin memaksimalkan sektor pertambangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi negaranya di angka 6 persen. Melansir Forbes, Selasa (7/4/2015), Pemerintah Filipina mengeluarkan peraturan menteri nomor …
Sah! Gubernur Sudah Bisa 'Lagi' Berikan Izin …
Nah, dengan adanya Perpres 55/2022 dan SE Menteri ESDM ini, 2. Peralihan perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemda diantaranya meliputi: a. Pemeberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) …
Izin Usaha dan Kode KBLI Perdagangan Batu Kapur
KBLI 46641, yang diakses pada 12 Agustus 2022, pukul 21.30 WIB. [1] Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021") Untuk mendapatkan izin usaha perdagangan batu kapur, perlu diketahui tingkat risiko usahanya dulu, karena …
Pemberian Izin Usaha Pertambangan Baru Mineral Logam …
Sehingga, dalam suatu wilayah pertambangan memungkinan untuk ditemukannya lebih dari 1 komoditas tambang baik berupa mineral maupun batubara dan pihak pelaku usaha dalam kegiatan pertambangan yang menemukan komoditas lain yang keterdapatannya berbeda dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang dalam hal ini …
Izin Meroket, Luas Wilayah Tambang Batuan Dibatasi
Aturan ini baru ditetapkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 21 Juni 2021 lalu. Di dalam Kepmen ini disebutkan bahwa pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP pertambangan batuan diberikan untuk luasan wilayah sampai dengan 5.000 hektare untuk golongan/ komoditas batuan.
Warga Gugat Hukum Izin PT Tambang Mas …
Berkaitan dengan permintaan membatalkan izin TMS, dia bilang, pertambangan TMS atas kontrak karya yang ditandatangani 1997. Pemerintah Sulawesi Utara telah menerbitkan izin lingkungan untuk …
Bagaimana Pertambangan Yang Ada Di Filipina
1.7 – Pemerintah Filipina telah mengeluarkan beberapa peraturan dan regulasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar tambang. 1.8 …
POIN PENTING UU NO 3 TAHUN 2020
Yakni UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Dasar dikeluarkannya UU Minerba yang baru dikarenakan Peraturan di UU Nomor 4 Tahun 2009 masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan …
Menerka Arah Pajak Ekspor Nikel yang Nyaris Ditiru Filipina
Untuk mengatasi hal ini, 136 negara, termasuk 20 negara di Afrika Sub-Sahara, bulan lalu menyetujui tarif pajak perusahaan minimum efektif sebesar 15% mulai tahun 2023. Pentingnya pertambangan untuk ekonomi di wilayah ini sudah sangat jelas. Sektor pertambangan menyumbang sekitar 10% terhadap PDB di 15 negara Afrika Sub …
KPBU
Baca juga: Dampak Pandemi Terhadap Pembangunan Infrastruktur. Dalam mencapai SDGs, salah satu standar yang sering digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan pembangunan adalah standar Environmental, Social and Governance (ESG). Dalam tulisan Alijoyo, A. (2019, Juli 25) standar ESG didefinisikan sebagai konsep yang …
Audit Adalah Bentuk Pemeriksaan, Ini Jenis dan Tujuannya
10 hours ago1. Audit Keuangan. Dalam konteks keuangan, audit adalah pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas untuk memastikan keakuratan dan kewajaran informasi …
Kesepakatan iklim baru disepakati di Glasgow, …
Komitmen untuk menghapus secara bertahap batu bara, yang termasuk dalam rancangan negosiasi sebelumnya, berujung pada penyelesaian dramatis setelah India memimpin penentangan terhadapnya.
Disetujui DPR, Filipina Naikkan Tarif Pajak Efektif Sektor …
Dian Kurniati | Jumat, 26 Agustus 2022 | 12:30 WIB A+ A- 3 Ilustrasi. MANILA, DDTCNews - Komite Keuangan DPR Filipina menyetujui implementasi rezim …