Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016
Silahkan download Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 melalui link di bawah ini: Download PDF. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat. BN = Berita Negara. TBN = Tambahan Berita Negara. Sumber file : https://peraturan.go.id.
Perma No. 3 Tahun 2017
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Beranda. Subjek. Jenis. Tahun. Glosarium. ... Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum T.E.U. Indonesia, Mahkamah Agung. Nomor. …
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jakarta - Humas : Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tentang Pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan …
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tanggal 30 Mei 2011 menyatakan, "Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas …
Perma No. 4 Tahun 2014
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak T.E.U. Indonesia, Mahkamah Agung. Nomor. 4. Bentuk. Peraturan Mahkamah Agung ... Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. ABSTRAK:
Sema Nomor 10 Tahun 2020 | PDF
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Jakarta, 18 Desember 2020 Kepada ¥th, 1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 2. Ketua/Kepala — Pengadilan 'Tingkat Pertama; di- Scluruh Indonesia SURAT EDARAN Nomer 10 Tahun 2020 TENTANG PEMBERILAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR …
Perma No. 5 Tahun 2019
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin T.E.U. Indonesia, Mahkamah Agung. Nomor. 5. Bentuk. Peraturan Mahkamah Agung ... Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. ABSTRAK: CATATAN:
MA Terbitkan Aturan Baru Penyelesaian Perkara Kepailitan
MA mengeluarkan kebijakan tentang kepailitan dan PKPU. Foto: RES. Mahkamah Agung (MA) baru saja mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung …
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara ... Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif. (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur ...
Perma No. 1 Tahun 2020
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beranda. Subjek. Jenis. Tahun. Glosarium. Tematik. ... Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komnas Perempuan
Siaran Pers. Komnas Perempuan . Peluncuran Hasil Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP. Jakarta, 1 5 Des ember 2021 Berdasarkan pemantauan dan kajian Komnas Perempuan, perempuan …
Buku 5: Pedoman Mahkamah Agung
Penelitian, penelaahan, serta penyampaian nota dinas permintaan data oleh Kepala Biro kepada pimpinan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi materi yang
KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG …
Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ten tang ...
Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
Bahkan, dalam Huruf (e) Angka (6) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor …
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN …
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan adalah, sebagai berikut :5 a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi …
MA Terbitkan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif …
SK ini diberlakukan dengan mempertimbangkan dua hal. Satu, untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan MA, Surat Edaran MA, maupun …
Inilah Jenis-jenis Mesin Penghancur yang Perlu Anda Ketahui
Contohnya yaitu seperti jaw crusher, rotary crusher, cone crusher, dan lainnya. Jenis mesin penghancur ini cocok untuk menghancurkan bahan mentah …
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jakarta – Humas : Rabu, 8 Maret 2023 bertempat di Ballroom Hotel Grand Mercure Gadjah Mada, Pusat Litbang Kumdil Mahkamah Agung menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPRD Terkait Pemberhentian Kapala …
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) MAHKAMAH …
Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Salah satu fungsi dari Peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa
RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI …
RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perkara Nomor 25/PUU-VIII/2010 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG …
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan ... Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara;-. _: _-4 - Dalam Pedoman ini,yang dimaksud dengan: (1) Pernberian layanan hukum bagi rnasyarakat tidak mampu di Pengadilan …
Mahkamah Agung Republik Indonesia
surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2021 tentang ketentuan tenggang waktu penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian berdasarkan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2016. ... pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik …
Buku Pedoman Pengawasan Mahkamah Agung
Nomor : 145 / KMA / SK / VIII / 2007 . TENTANG . MEMBERLAKUKAN BUKU IV . PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN BADAN-BADAN PERADILAN. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Membaca : Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan empat …
Selama 2021, MA Terbitkan 6 Kebijakan Pedoman …
Kondisi pandemi Covid-19 tidak menjadi rintangan bagi Mahkamah Agung (MA) untuk terus produktif menjalankan fungsi mengatur. Selama tahun 2021, MA telah menerbitkan sejumlah kebijakan baik dalam bentuk surat keputusan (SK KMA), surat edaran (SEMA), dan Peraturan MA (Perma) dalam rangka mendukung pedoman pelaksanaan tugas baik …
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh UpayaAdministratif;-2-Mengingat. Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung 1n1 yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan darr/atau tindakan oleh badan
Perma No. 4 Tahun 2016
SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, khususnya mengenai peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada …
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA …
Bapak, Ibu Hakim Mahkamah yang saya hormati, Pemohon, Pemerintah, DPR, Mahkamah Agung, Kuasa Mahkamah Agung yang juga saya hormati, Hadirin yang saya muliakan. Saya sesuai dengan batas waktu yang diberikan, saya langsung ke materi. Terminologi batal demi hukum ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang …
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum DOI : …
Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …
sertifikasi mediator serta pedoman perilaku mediator; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua ... Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 …
PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN …
Mahkamah pada 24 November 2020, menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG PENGAWASAN DAN …
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur ... dan pedoman perilaku Hakim kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Wakil Ketua Bidang …
Pedoman Jaksa Agung, Penyalah Guna Narkotika …
JAKARTA, KOMPAS - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.. Lewat pedoman …
Perma No. 1 Tahun 2022
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana ... STANDAR/PEDOMAN Status. Berlaku. Bahasa. Bahasa Indonesia. Lokasi. Mahkamah Agung . Bidang. Halaman ini telah diakses 15314 kali FILE-FILE PERATURAN.
Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung …
Akan tetapi ketentuan pada peraturan tersebut diputus telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan tidak boleh dimaknai berlaku ...