Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung
Kehadiran MA didasari oleh Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Berikut tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia: Memeriksa dan memutus permohonan kasasi (Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009). Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985).
Mahkamah Malaysia
Sebagai sebahagian daripada Malaysia Barat, Mahkamah Tinggi Borneo telah dinamakan "Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak". The office of Lord President of the Supreme Court was replaced by that of "Chief Justice of Malaysia", while the Chief Justices of Malaya and Borneo were re-titled "Chief Judge of Malaya" and "Chief Judge of Sabah and Sarawak ...
PERINTAH JABATAN YANG DIBERIKAN OLEH …
Lex Crimen Vol. VII/No. 2 /April/2018 35 PERINTAH JABATAN YANG DIBERIKAN OLEH PENGUASA YANG BERWENANG SEBAGAI ALASAN PEMBENAR MENURUT PASAL 51 AYAT (1) KUHP (KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 181 K/KR/1959)1 Oleh: Vaya G. 2S. Monginsidi Dosen Pembimbing: Roy R. Lembong, SH, MH; ... dalam …
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 (UU/1985/14) (1985) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 …
Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, …
Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA) yang dibuat oleh Muhammad Yasin, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 3 Mei 2013.. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline disiapkan …
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …
Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara terang dan terperinci tentang Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
PUTUSAN Nomor 103/PUU-XIV/2016 DEMI KEADILAN …
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 8QWXNPHQGDSDWNDQVDOLQDQUHVPL KXEXQJL.HSDQLWHUDDQGDQ6HNUHWDULDW-HQGHUDO0DKNDPDK.RQVWLWXVL5HSXEOLN,QGRQHVLD-O …
BAB II TINJAUAN UMUM A. Mahkamah Agung
Mahkamah Agung, dengan badan-badan perdilan yang ada di bawahnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman hanya dipegang dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung saja. Pasal 24 ayat 1 yang lama, tidak mengenal kekuasaan kehakiman yang lain di luar Mahkamah Agung. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 24 …
Mahkamah Agung AS Larang Aborsi, 50 Negara Bagian Langsung Ikuti Perintah
Keputusan Mahkamah Agung tentang aborsi dilarang di Amerika memberikan kebebasan kepada 50 negara bagian untuk melarang prosedur tersebut. Hampir separuhnya diperkirakan akan melakukannya dalam beberapa bentuk, sementara 13 negara bagian--terutama di selatan yang lebih konservatif dan religius--bakal …
Direktori Putusan
KepolisianNegara Republik Indonesia juncto Pasal 21 ayat (4) Perkap Nomor 14 Tahun2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.e. bukan lahorang pertama, berdasarkan putusan …
SALINAN PUTUSAN Nomor 87/PUU-XVI/2018 …
Mahkamah pada tanggal 6 November 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 …
PUTUSAN Nomor 108/PUU-XIV/2016 DEMI …
Nomor 5 Tahun 2004 juncto UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. Hal …
(PDF) Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung
Perma Nomor 1 Tahun 2002. _____. Peraturan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materiil. Perma Nomor 1 Tahun 2011. _____. Peraturan Mahkamah Agung tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Perma Nomor 3 Tahun 2012.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan …
Peraturan bersama ma ky tentang kepph
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/lV/2009 - 02/SKB/P.KY/lV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang
YURISPRUDENSI PENTING DALAM PRAKTEK …
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973, kaidah hukumnya: "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah …
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TATA CARA …
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang ... Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran …
SALINAN
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 …
Putusan MAHKAMAH AGUNG
2009 1 selengkapnya 2023 92 ... Tanggal 5 April 2021 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI vs TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI ... Mahkamah Agung RI: Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110 Phone: (021) …
Krisis Perlembagaan Malaysia 1988
Krisis Perlembagaan Malaysia 1988. Krisis Perlembagaan Malaysia 1988 merupakan satu siri peristiwa yang dicetuskan oleh pemilihan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) pada tahun 1987 yang berakhir dengan penggantungan perkhidmatan dan kemudiannya penyingkiran Ketua Hakim Negara Tun Mohamad Salleh Abas dari …
Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
ketua mahkamah agung republik indonesia peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa ketua mahkamah agung republik indonesia, menimbang a. b. c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) undang-
Direktori Putusan
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA dan CS. (menjabat sebagaiKetua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi pada Komisi Yudisial Rl), danBapak Dr. lbrahim, …
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 (UU/2009/3) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …
Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978. Pasal 2 Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan …
Perma No. 6 Tahun 2019
2019. Peraturan Mahkamah Agung NO. 6, BN.2019/589, jdih.mahkamahagung.go.id: 18 hlm. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Sementara